JAKARTA – Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah meminta seluruh ASN yang saat ini berjumlah 5 juta PNS dan PPPK untuk memastikan bahwa implementasi Asta Cita benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Dalam forum konsolidasi nasional seluruh pengelola manajemen ASN se-Indonesia, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menuju yang bersifat substantif, yaitu reformasi yang benar-benar melindungi ASN, dan memudahkan urusan publik, serta memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan.
“Dengan jumlah lebih dari 5 juta ASN PNS dan PPPK saat ini Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi,” kata Prof. Zudan dalam rapat koordinasi nasional kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11).
Di antaranya kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, hingga proses kenaikan pangkat dan manajemen talenta.
Saat ini BKN tengah memfokuskan diri pada profiling ASN PNS dan PPPK secara menyeluruh. Data kompetensi, latar pendidikan, rekam jejak, hingga potensi ASN diperkuat agar pemerintah memiliki rujukan akurat dalam penempatan dan mobilitas talenta. Upaya ini juga menjadi dasar kemudahan dalam Penilaian dan “Pengembangan profesi ASN PNS dan PPPK sehingga kebijakan karier dapat berjalan lebih objektif dan berbasis data,” terangnya.
Ajakan kepada seluruh elemen birokrasi, Prof. Zudan menegaskan bahwa transformasi besar reformasi birokrasi merupakan kerja kolektif sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dari seluruh birokrat sebagai desainer kebijakan, mulai dari Kementerian/Lembaga terkait bersama seluruh instansi pemerintah daerah, dan dukungan DPR RI.
“Dengan kolaborasi yang kuat, redesign reformasi birokrasi dari administratif menjadi substantif akan mempercepat pencapaian Asta Cita sekaligus memastikan ASN makin profesional, adaptif, dan relevan dalam melayani publik, tutupnya. (jpnn)