MPP adalah waktu yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun dengan tujuan memberikan kesempatan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil untuk mempersiapkan diri menjelang masa pensiun.

• Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi Induknya
• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

• Pengantar dari SKPD masing-masing
• Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat
• Salinan sah SK peninjau MK dilegalisir (bila ada)
• Salinan sah SK CPNS (80%) (dilegalisir)
• Salinan sah SK CPNS (100%) (dilegalisir)
• Salinan sah berkala terakhir (dilegalisir)
• Salinan sah SK pangkat terakhir (dilegalisir)
• Fotocopy karpeg (dilegalisir)
• Surat keterangan kematian yang disahkan oleh keuchik Gampong dan mengetahui camat setempat
• Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari keuchik Gampong dan mengetahui camat setempat
• Fotocopy SK NIP baru (dilegalisir)
• Fotocopy buku nikah yang dilegalisir KUA
• Akte kelahiran anak yang dilegalisir olkeh pejabat yang berwenang
• Fotocopy SKP tahun terakhir yang dilegalisir
• Surat pernyataan tidak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat Sedang/berat
• DPCP (Data Perseorangan Penerima Calon pensiun)
• Pas photo berwarna terbaru 3×4 = 6 Lembar

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja